Gas Elpiji 3 Kg Kian Langka: Rakyat Kecil Menjerit, Pemerintah Didesak Evaluasi
Kelangkaan gas elpiji 3 kg atau yang dikenal sebagai “gas melon” kembali menghantui masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Sejak awal Februari 2025, keluhan terkait sulitnya mendapatkan gas subsidi ini kian marak terdengar. Masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil, merasakan langsung dampak dari kelangkaan tersebut. Kebijakan pembatasan penjualan di tingkat pengecer menjadi salah satu penyebab utama dari krisis ini.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan aturan baru yang melarang pengecer atau warung menjual gas elpiji 3 kg. Aturan ini dimaksudkan untuk memastikan subsidi gas tepat sasaran dengan mewajibkan pembelian langsung di pangkalan resmi. Namun, di lapangan, kebijakan ini justru menyulitkan masyarakat. Banyak warga terpaksa berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lainnya demi mendapatkan satu tabung gas. Akibat kelangkaan ini, harga di pengecer pun melonjak hingga Rp40.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.
Tidak hanya soal distribusi terbatas, kelangkaan gas juga terjadi karena ketidakseimbangan pasokan dari agen ke pangkalan, seperti yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Hal ini menimbulkan keresahan yang meluas. Wakil Ketua DPRD Tangsel, Wanto Sugito, bahkan secara terbuka mengkritik kebijakan pusat, menyebut bahwa langkah tersebut telah mengganggu kebutuhan dasar rakyat.
Situasi ini juga mengundang reaksi keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh. Mereka mengecam keras kebijakan pelarangan penjualan gas di pengecer dan menyebutnya sebagai keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Bahkan, mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian ESDM pada 5 Februari 2025 dengan tiga tuntutan utama: menjamin ketersediaan gas bersubsidi, mengembalikan penjualan ke tingkat pengecer, serta meminta Menteri ESDM dicopot dari jabatannya.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, DPR pun mulai angkat suara dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi gas elpiji 3 kg. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penambahan jumlah pangkalan resmi dan peningkatan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui lokasi pembelian yang sah. Dengan krisis yang terus berkembang ini, harapan masyarakat kini tertuju pada langkah cepat dan nyata dari pemerintah untuk memastikan gas subsidi kembali mudah diakses dan terjangkau oleh rakyat kecil.
Komentar
Posting Komentar